Peraturan Keimigrasian
Kumpulan peraturan dan ketentuan keimigrasian yang tersedia di ImiPedia.
PP Nomor 45 Tahun 2024 (PNBP VISA)
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DASAR HUKUM INDEKS VISA
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi VISA
Permen IMIPAS No.3 Tahun 2025
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG VISA, IZIN TINGGAL, FASILITAS DAN KEMUDAHAN, SERTA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BAGI DIASPORA
Permenkumham No. 10 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan
Permenkumham No. 10 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan
Surat Edaran No. IMI-590.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Penanganan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Telah Melalui Pemeriksaan Keluar Namun Harus Masuk Kembali Ke Wilayah Indonesia
Surat Edaran No. IMI-590.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Penanganan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Telah Melalui Pemeriksaan Keluar Namun Harus Masuk Kembali Ke Wilayah Indonesia
Surat Edaran No. IMI-453.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon Tenaga Kerja Asing Dalam Uji Coba Kemampuan Dalam Bekerja Indeks C18 Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Tidak Sesuai Ketentuan
Surat Edaran No. IMI-453.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon Tenaga Kerja Asing Dalam Uji Coba Kemampuan Dalam Bekerja Indeks C18 Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Tidak Sesuai Ketentuan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
PermenImipas No. 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, Serta Pengawasan Keimigrasian Bagi Diaspora
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora. Peraturan ini ditetapkan pada 7 Februari 2025, diundangkan pada 7 Maret 2025, dan mulai berlaku pada 6 Mei 2025.Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian visa, izin tinggal, fasilitas dan kemudahan keimigrasian, serta pengawasan terhadap kelompok diaspora Indonesia, yang meliputi:orang asing eks Warga Negara Indonesia (eks WNI);keturunan eks WNI paling banyak derajat kedua;suami atau istri dari eks WNI;suami atau istri dari keturunan eks WNI paling banyak derajat kedua;suami atau istri Warga Negara Indonesia; dananak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan WNI.
Permenkumham No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Peraturan ini ditetapkan pada 1 April 2024, diundangkan pada 3 April 2024, dan mulai berlaku pada 3 Mei 2024.Tujuan utama diterbitkannya Permenkumham ini adalah:Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang visa dan izin tinggal.Memberikan kepastian hukum dalam pemberian visa dan izin tinggal.Menyesuaikan kebijakan mengenai Golden Visa. Beberapa perubahan penting yang diatur antara lain:Penguatan pengaturan Golden Visa, termasuk persyaratan dan kategori penerimanya.Visa kunjungan dapat diterbitkan dalam bentuk stiker maupun elektronik (e-Visa).Perluasan ketentuan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry Visa) untuk berbagai kegiatan, seperti:wisata;kunjungan keluarga;bisnis;rapat;pembelian barang;pengobatan;tugas pemerintahan;prainvestasi;pembuatan film;audit, kendali mutu, atau inspeksi cabang perusahaan;kegiatan seni dan budaya; danolahraga nonkomersial.
Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin TInggal
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal. Peraturan ini ditetapkan pada 22 Agustus 2023 dan mulai berlaku pada 24 Agustus 2023.Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan teknis mengenai:Jenis dan tata cara pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.Persyaratan dan prosedur permohonan visa.Pemberian, perpanjangan, perubahan, dan pengakhiran Izin Tinggal.Alih status izin tinggal.Visa dan izin tinggal bagi investor, tenaga kerja asing, penyatuan keluarga, lanjut usia, rumah kedua (second home), dan kategori lainnya.Penjamin orang asing.Pembatalan visa dan izin tinggal.Pengawasan terhadap pemegang visa dan izin tinggal.
Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan fungsi keimigrasian di Indonesia, meliputi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, pengawasan terhadap orang asing, dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, tindakan administratif keimigrasian, hingga ketentuan pidana di bidang keimigrasian. UU ini ditetapkan pada 5 Mei 2011 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian